Cara urus & ajukan pembuatan atau ubah dokumen dengan Sidilan KBB

Data kependudukan merupakan salah satu faktor yang penting bagi warga negara, data ini dapat digunakan sebagai syarat utama dalam berbagai pelayanan umum seperti kesehatan, mencari pekerjaan, bahkan sebagai syarat di informasi keuangan hingga cicilan KPR.

Namun, seperti yang kita tahu, mengurus dokumen-dokumen ini seringkali lambat, perlu waktu berhari-hari bahkan dikenakan biaya oleh oknum-oknum Dukcapil maupun tingkat kecamatan, Hal ini adalah salah satu bentuk korupsi di tingkat bawah, karena uang tersebut masuk kantong pribadi, bukan ke negara. Untuk itu diperlukan satu sistem online yang mampu memotong alur birokrasi yang rumit jadi hanya dua titik saja, yaitu pengguna dan Dukcapil di Kabupaten.

Untuk menangani kendala-kendala seperti ini, negara melalui provinsi dan kabupaten telah mulai menyiapkan layanan digital yang dapat mengurai antrian dan mempercepat proses pengerjaan pembaruan atau pembuatan data kependudukan. Contohnya adalah Sidilan KBB yang akan kita bahas.

Sidilan KBB

Digitalisasi layanan ini juga diterapkan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) melalui layanan Sidilan (Sistem Daftar Informasi Layanan Online Kabupaten Bandung Barat) sudah berjalan beberapa tahun lalu, layanan ini cukup ampuh mempercepat waktu pengerjaan data kependudukan dan warga dapat melakukan aktivitas seperti biasa, karena data kependudukan misalnya KTP atau KK akan dikirimkan melalui Pos.

Untuk mengakses Sidilan, warga KBB cukup mengunjungi halaman Sidilan KBB dan lakukan registrasi untuk membuat akun, namun apabila sudah memiliki akun kita tinggal masuk saja ke sistem Sidilan. Dengan berbasis web, Sidilan dapat diakses dari mana saja, tablet, komputer bahkan ponsel.

Jika kita sudah punya akun, kita hanya perlu masuk saja. Tetapi jika belum kita dapat melakukan registrasi terlebih dahulu.

Untuk melakukan registrasi, Pilih teks “Klik disini” di atas tombol login, kemudian pilh tipe akun (pilih Warga jika kita adalah penduduk biasa, bukan petugas desa atau Rumah Sakit).

Di artikel ini, kita akan mendaftar sebagai warga, maka kita pilih opsi Warga kemudian isi formulir registrasi.

Baca juga: Cara mudah transfer foto & video dari iPhone lama ke yang baru

Isi semua kolom yang ada, setelah selesai melakukan pendaftaran, masuk ke sistem dengan mengklik menu Login; hal ini juga berlaku apabila Anda telah memiliki akun Sidilan atau pernah mendaftar sebelumnya. Kita dapat menggunakan username maupun nomor KTP yang telah didaftarkan sebelumnya, dan masukkan juga password yang telah dibuat pada saat pendaftaran akun Sidilan.

Pada dasbor aplikasi, terdapat riwayat pengajuan yang pernah kita buat, misalnya saya pernah membuat riwayat pengajuan penggantian KTP baru karena rusak dan hilang, dengan status pengajuan yang berbeda.

Untuk membuat pengajuan baru, klik menu Pengajuan, lalu pilih dokumen yang akan diubah atau diperbaiki datanya, atau diganti dokumen fisiknya karena rusak, hilang dan lain sebagainya.

Layanan yang tersedia diantaranya penerbitan KTP karena rusak atau hilang, penerbitan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, pindah dalam & luar kabupaten, serta banyak layanan lainnya. Pada artikel ini, kita akan membuat dokumen pindah antar desa, dapat dilakukan di menu Perpindahan Penduduk.

Di kolom Pilih Pengajuan, tentukan pengajuan yang akan dilakukan, misalnya pindah antar desa.

Isi semua kolom, unggah KK, KTP-el, dan dokumen lainnya untuk melengkapi pengajuan dan mempermudah verifikasi & validasi dokumen.

Setelah semua data diisi dengan benar, tunggu beberapa hari. Operator akan memproses pengajuan kita dan memberitahukan status pengajuan kita apakah telah selesai atau ada dokumen/kelengkapan yang kurang. Apabila tidak ada kendala, dokumen yang diajukan akan dikirimkan lewat Pos tanpa dikenakan biaya.

Penutup

Layanan digital Sidilan KBB memang cukup efektif untuk mengurangi antrian dan waktu pengerjaan. Layanan digital seperti ini diharapkan dapat diterapkan secara luas pada bidang-bidang lainnya sehingga APBD dapat digunakan secara maksimal dan dapat dirasakan oleh warga kabupaten/provinsi. Hal ini juga dapat mengurangi pungutan liar yang marak terjadi di layanan publik negara.